Palopo — Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo mengikuti kegiatan bedah buku Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan budaya integritas dan komitmen antigratifikasi di lingkungan perguruan tinggi, serta diikuti secara daring melalui kanal YouTube resmi KPK RI.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Nensi Natalia (Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK), Prof H Hamdan Juhannis MA PhD (Rektor UIN Alauddin Makassar), H Khairunas SH MH (Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI), serta Julians Andarsa SH LLM (Kepala Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Pelaporan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek).
Diskusi dipandu oleh Qaris Tajudin (Direktur Tempo Institute) selaku moderator, yang mengarahkan pembahasan sehingga terasa interaktif dan konstruktif.
Sambutan kegiatan disampaikan oleh Wawan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Dalam arahannya, ia menegaskan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun karakter generasi antikorupsi melalui penguatan sistem dan keteladanan sivitas akademika.
Sementara pengantar kegiatan disampaikan oleh Dian Novianthi, Direktur Jejaring Pendidikan juga dari KPK RI, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi dalam mengimplementasikan praktik baik pencegahan gratifikasi.
Melalui bedah buku ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi. Buku tersebut mengulas langkah-langkah konkret mulai dari penyusunan kebijakan internal, mekanisme pelaporan gratifikasi, hingga penguatan pengawasan dan partisipasi aktif sivitas akademika.
Partisipasi dosen dan Tendik UIN Palopo dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata institusi dalam mendukung gerakan nasional pencegahan korupsi.
Kegiatan ini juga sejalan dengan penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Agama RI, khususnya pada satuan kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), guna mewujudkan kampus yang profesional dan berintegritas tanpa gratifikasi.
Penulis: Jefri Nugraha
Foto: Tim Humas
Penyunting: Reski Azis
