IAIN Palopo, Humas- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI baru saja menetapkan IAIN Palopo sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU).
Bersama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemenkeu menerbitkan Kepmen Keuangan RI dengan Nomor : 307 Tahun 2023 tentang Penerapan Pengelolaan BLU. Ditandatangani langsung Menteri Keuangan RI, Sri Muliani Indrawati, 27 Agustus 2023.
Menanggapi surat keputusan tersebut, IAIN Palopo menggelar langkah gerak cepat (gercep) dengan mengundang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Agusli Ilyas, S.Sos, M.Si, Ahad 3 September 2023.
Kehadiran Ilyas pukul 09.00 Wita di Aula Rektorat IAIN Palopo disambut langsung Rektor IAIN Palopo, Dr Abbas Langaji, M.Ag bersama para pejabat IAIN serta tenaga dosen dan kependidikan lainnya.
Sebelum memaparkan materi Pembekalan dan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLU IAIN Palopo. Tampil dengan varsity jaketnya ia menyempatkan diri menyalami satu persatu peserta yang hadir.
Kemudian memberikan pembekalan, dalam paparannya, Ilyas menyebutkan adapun penerapan BLU di PTKIN ini merupakan program Menteri Agama, semua IAIN dan UIN itu bagaimana bisa berubah pola pengelolaan keuangannya dari satker (satker) biasa menjadi BLU.
“Malah harapannya, paling lambat di tahun 2035, bisa ditingkatkan lagi, semuanya sudah bisa berbentuk Badan Hukum (BH),” ujarnya.
Tujuannya agar pelayanan di PTN dibawah kementerian Agama itu betul-betul berkualitas, kemudian dalam penggunaan anggarannya lebih fleksibilitas atau leluasa sehingga nantinya mampu menyejahterakan seluruh pihak.
“Jadi ada tiga tujuan kita, pelayanan, fleksibilitas serta kesejahteraan,” terangnya.
Kemajuan BLU ini nantinya dapat dilihat dari empat aspek, yakni bagaimana layanannya, SDM yang ada, keuangan serta sarana dan prasarana.
“Setelah BLU ini, semua harus meningkat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Mantan Bendahara Gugus Tugas Covid-19 Kemenag RI ini, menyampaikan, dengan adanya BLU ini, penggunaan anggaran itu lebih fleksibilitas, mandiri dalam menggunakannya. Tidak mesti lagi menyetor ke kas negara, tinggal melaporkan saja.
Salah satu amanat BLU ini, membentuk Pusat Pengembangan Bisnis (P2B). Disini nantinya institusi dapat berinovasi membentuk unit-unit usaha, seperti travel, rumah makan, hotel, rumah sakit, percetakan, dan sebagainya, minimarket.
Agar lebih profesional tentunya menggandeng pihak profesional. Nah ini nantinya menjadi salah satu sumber penerimaan selain dari Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pokoknya dengan BLU ini, kita harus optimis, apalagi kalau sudah BLU biasanya PTKIN ini perkembangan fisiknya luar biasa, ” ujarnya.
Sebelum menutup, Ilyas berpesan, dengan adanya BLU ini, institusi dituntut untuk mandiri dan berinovasi. Satu catatannya, jangan sampai karena BLU itu tarif UKT dinaikkan.
Ditambahkannya, untuk siapa kita bekerja? Organisasi itu tempat ibadah, kita bekerja ini untuk organisasi, untuk pimpinan agar tujuan institusi dapat tercapai. Begitu pula pimpinan kampus itu bekerja untuk pak menteri.
“Bagaimana merealisasikan visi-misi Pak Menteri, nah ini untuk kita semua, di lembaga ini, contohnya kemarin kita raih WTP, tukinnya mau dinaikkan,” tambahnya.
Rektor IAIN Palopo, Dr Abbas Langaji, M. Ag menyebutkan, setelah penetapan BLU oleh Kementerian Keuangan atas usulan Kementerian Agama RI, pihaknya menggelar konsolidasi internal. Bagaimana merubah mindset SDM dari paradigma satker menjadi paradigma pengelolaan BLU.
Dikatakannya, rektor dan segenap civitas akademika optimis bahwa dengann pola pengelolaan BLU harapan terwujudnya transformasi status kelembagaan IAIN Palopo menjadi BLU semakin dekat
Optimisme ini didasarkan oleh karena pola pengelolaan BLU menekankan pada tiga aspek, yakni peningkatan kualitas layanan, fleksibilitas penyusunan program dan pengelolaan kegiatan, serta peningkatan kesejahteraan sivitas akademika.
Ditekankan Abbas, “Darah” dari pengelolaan BLU adalah PNBP. Meskipun demikian, pimpinan IAIN Palopo mengesampingkan kemungkinan menaikkan UKT, tetapi menekankan pada kreativitas dan inovasi P2B untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembiayaan lain sebagai sumber PNBP.
“Yang pasti segenap civitas akademika IAIN Palopo bulat menerima dan siap mendukung kebijakan Pemerintah,” tandas mantan Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dua periode ini.
Ditambahkan Wakil Rektor II IAIN Palopo, Dr Masruddin, M. Hum untuk pengelolaan keuangan di PTN itu ada tiga, yakni satker, BLU kemudian Badan Hukum (BH).
Untuk satker sendiri pengelolaan keuangannya, seluruh pendapatannya itu menyetor ke negara. Nantinya negara kembali mendistribusikan sesuai kebutuhan institusi.
Sementara BLU penerimaan PNBP itu tidak lagi disetor ke negara melainkan dikelola langsung. Namun tetap dilaporkan ke Kementerian terkait. Namun dapat secara mandiri untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya.
“Sementara BH itu pengoperasiannya mirip cara kerja BUMN, ” tambahnya.
Pada kegiatan tersebut, turut hadir Ketua Senat IAIN Palopo, Dr Hisban Thaha, M.Ag serta para wakil rektor, dekan, tenaga dosen serta tenaga pendidikan lainnya.(*)
