Palopo–Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Kegiatan ini mendapat pendampingan langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan mengirim Tenaga Ahli, pada Kamis (30/10/2025) hingga Sabtu (1/11/2025) besok.
FGD ini menjadi langkah strategis universitas dalam menyiapkan lembaga sertifikasi berstandar nasional yang akan memperkuat sistem pendidikan berbasis kompetensi di kampus.
Kegiatan FGD ini berpusat di Aula Rektorat di kampus 1 jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, dan diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK), para pimpinan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Unit, Koordinator Pusat, serta para Ketua Program Studi (Prodi) di lingkungan UIN Palopo.
Rektor UIN Palopo yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr Takdir Ishak SH MH MKM, menyampaikan komitmen pimpinan universitas untuk menghadirkan LSP di UIN Palopo.
“Oleh Bapak Rektor, kehadiran LSP di kampus menjadi pendamping ijazah mahasiswa UIN Palopo dan dapat dimanfaatkan secara luas di masyarakat. Kehadiran lembaga ini nantinya akan meningkatkan kualitas lulusan serta memperkuat kepercayaan dunia industri terhadap alumni UIN Palopo,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner BNSP, Dr KH Muhammad Nur Hayid SThI MM, dalam paparan materinya melalui aplikasi zoom meeting, mengapresiasi langkah UIN Palopo dalam mempersiapkan pembentukan LSP.
Ia menjelaskan, peran strategis BNSP antara lain menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan daya saing, mengembangkan standar kompetensi, menjalin kerja sama dengan industri dan dunia pendidikan, mendukung program pemerintah, serta memberikan pengakuan nasional dan internasional terhadap sertifikasi kompetensi.
“BNSP memiliki sistem asesmen berbasis kompetensi dengan kurikulum yang mengacu pada KKNI dan SKKNI. Melalui lembaga sertifikasi ini, diharapkan lulusan UIN Palopo tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi bahwa lulusan benar-benar memiliki kemampuan sesuai standar profesi,” jelas Nur Hayid.
Ia menambahkan, LSP di UIN Palopo nantinya dapat menjadi pintu yang terbuka lebar dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat.
FGD berlangsung secara interaktif, dimana forum membahas secara mendalam terkait aspek teknis pendirian LSP. Beberapa ruang lingkup persyaratan yang dibahas meliputi pemenuhan legalitas, pengelolaan organisasi dan manajemen LSP, kelengkapan sarana dan prasarana, kelengkapan perangkat kerja, penerapan sistem manajemen mutu, serta pengelolaan sistem sertifikasi kompetensi.
Penulis dan foto : Jefri Nugraha
Penyunting : Reski Azis
