Kolaborasi UIN Palopo-Kementerian HAM dan Dinkes Palopo, Perkuat Layanan Kesehatan Inklusif

Kolaborasi UIN Palopo-Kementerian HAM dan Dinkes Palopo, Perkuat Layanan Kesehatan Inklusif

Palopo — Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan pelayanan publik yang berkeadilan. Salah satunya melalui keterlibatan dosen Fakultas Syariah dalam kegiatan kolaboratif bertema pelayanan kesehatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Dosen Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr Dirah Siliwadi MH, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, Kamis (16/4/2026) baru-baru ini.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Budaya Kerja ASN Kesehatan yang Humanis: Menghapus Stigma dan Diskriminasi dalam Pelayanan Medis di Kota Palopo.”

Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menjelaskan pelayanan kesehatan yang humanis merupakan bagian dari implementasi konstitusi dalam menjamin hak dasar warga negara. Menurutnya, setiap individu berhak memperoleh layanan kesehatan yang adil dan bermartabat tanpa diskriminasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Palopo, Hardian Waly, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai transformasi pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berempati.

Dr Dirah Siliwadi sendiri dalam pemaparannya menjelaskan materi bertajuk “Pelayanan Kesehatan Berbasis HAM: Penguatan Kapasitas ASN Dinas Kesehatan Palopo.” Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip AAAQ, yakni Availability (ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan), Accessibility (kemudahan akses tanpa diskriminasi), Acceptability (kesesuaian dengan nilai budaya dan etika), dan Quality (standar layanan yang aman dan profesional).

Menurutnya, keempat prinsip tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

“Pelayanan kesehatan harus ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, bukan sekadar layanan yang bergantung pada kemampuan ekonomi,” sebutnya.

Diskusi dalam kegiatan ini tampak berlangsung aktif dan konstruktif, dengan berbagai masukan dari peserta terkait tantangan di lapangan, mulai dari tingginya beban kerja tenaga kesehatan hingga penanganan kelompok rentan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Penulis: Mahfud Massaguni
Foto: Humas Fasya
Penyunting: Reski Azis

Spread the love
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

qwe
Translate »