Bandung – Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Palopo terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan responsif gender. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui kunjungan strategis ke PSGA UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mendalami best practice pengelolaan lembaga dan sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Senin (9/2/2026).
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya PSGA UIN Palopo dalam melakukan akselerasi penguatan kelembagaan. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke dalam sistem perlindungan anak dan respons gender di lingkungan PTKIN.
PSGA UIN Palopo Targetkan Kolaborasi Riset dan Pengabdian
Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Palopo, Dr. Hj. Salmilah, S.Kom., M.T. yang hadir mewakili Kepala PSGA UIN Palopo, Dr. Mirnawati, menegaskan bahwa PSGA UIN Palopo kini tengah membidik kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya pada level administratif tetapi juga pada ranah akademik yang substansial.
“Kami ingin membangun fondasi yang kuat bagi PSGA UIN Palopo. Kunjungan ini adalah langkah awal untuk kolaborasi riset, pengabdian masyarakat, serta pemantapan sistem penanganan kekerasan seksual yang lebih responsif dan sistematis,” ujar Dr. Salmilah.
PSGA UIN Palopo bersama tim Satgas PPKS UIN Palopo dan DWP UIN Palopo, proaktif menggali mekanisme kerja PSGA UIN Bandung yang telah berhasil melibatkan pemangku kepentingan lintas fakultas secara efektif.
Mengadopsi Sistem Penanganan 2×24 Jam
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian PSGA UIN Palopo adalah efisiensi birokrasi penanganan kasus di UIN Bandung. Korpus PSGA UIN Bandung, Irma Riyani, Ph.D., memaparkan standar operasional di mana pelaporan harus direspons dalam waktu 2×24 jam dengan target penyelesaian maksimal 30 hari.
Bagi PSGA UIN Palopo, model ini menjadi referensi penting untuk:
Optimalisasi Satgas PPKS: Memastikan keterwakilan unsur dosen, tendik, dan mahasiswa dari seluruh fakultas.
Pendekatan Edukatif: Mengedepankan konseling bagi pelaku (jika mahasiswa) guna memutus rantai perilaku kekerasan.
Perluasan Jangkauan: Memasukkan unsur perundungan (bullying) dalam cakupan pengawasan lembaga.
Menjadikan DWP sebagai Sayap Strategis PSGA
Kunjungan ini juga mempertegas visi PSGA UIN Palopo untuk menjadikan DWP sebagai mitra strategis (pemangku kepentingan ketiga). Di UIN Bandung, DWP berfungsi sebagai “ruang konsultasi awal” yang nyaman bagi korban sebelum masuk ke ranah formal Satgas.
“Model DWP sebagai relawan dan penghubung ini sangat relevan untuk diterapkan di UIN Palopo. Pendekatan personal seringkali lebih efektif agar korban merasa aman untuk melapor,” tambah delegasi UIN Palopo.
Sinergi untuk Martabat Akademik
Melalui kunjungan ini, PSGA UIN Palopo membawa pulang peta jalan (roadmap) baru untuk memperkuat etika relasi kerja dan regulasi tegas guna mencegah penyalahgunaan relasi kuasa di kampus.
Langkah proaktif Korpus PSGA UIN Palopo ini diharapkan mampu menciptakan budaya akademik yang lebih bermartabat, di mana setiap individu mendapatkan perlindungan maksimal dan hak-hak gender yang setara.
